Sumatera Selatan (Sumsel) punya banyak senator yang memperjuangkan aspirasi masyarakat di Senayan. Seorang di antaranya, Amaliah Sobli SKG MBA. Dia duduk di Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bidang Pertanian, PUPR, BUMN dan lainnya. ``` ``` Dalam Ngobrol Asyik (Ngobras), podcast yang dipandu General Manager (GM) Hj Nurseri Marwah, banyak hal menarik yang diungkap Srikandi asal Palembang ini. Apa saja? Waktu Bu Amaliah mencalonkan diri, kita tahu dari foto-fotonya. Bagaimana ceritanya? Betul. Untuk mencalonkan jadi DPD RI, memang banyak sekali fotonya. Itu salah satu trik, karena politisi itu sama dengan orang jualan. Karena itu penting sedemikian rupa mengemas diri agar menarik. Agar orang percaya dengan kita. Ada macam-macam referensi orang. Ada yang memang suka isinya. Ada yang suka dengan bungkusnya saja. Kita jangan lupa bagaimana caranya agar masyarakat suka. Tapi tentunya tidak lupa dengan visi misi kita. ``` ``` Informasinya, Bu Amaliah menyumbangkan sebagian gaji untuk berbagai kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan? Apa yang mela- tarbelakangi itu? Sebelumnya, saya memang menekankan perhatian pada bidang kesehatan dan pendidikan. Tapi setelah terpilih dan duduk di DPD RI, saya ditugaskan di Komite II, bidang Pertanian, PUPR, BUMN dan lain sebagainya. Namun, saya tak lupa dengan janji politik untuk memperhatikan bidang kesehatan dan pendidikan. Karena itu, ketika saya juga jadi (DPD RI), saya harus mengabulkan janji politik itu. Yaitu menyumbangkan setiap bulan gaji saya. Jadi, untuk visi misi pendidikan dan kesehatan, menggunakan gaji pribadi. ``` ``` Selain itu, saya menggandeng teman-teman yang memiliki visi dan misi sama dengannya. Yang peduli dengan kesehatan dan pendidikan, bisa menyumbang melalui kita. Juga kerja sama dengan komunitas atau yayasan yang bergeraknya untuk kepentingan itu. Di luar gaji, ada uang perjalanan. Tidak bisa dipungkiri, untuk komunikasi butuh pulsa. Untuk jalan juga butuh biaya. Perjalanan ke daerah kita butuh akomodasi, dan itu ada anggaran sendiri. Jadi bukan berarti saya tidak mendapatkan apa-apa dari negara atau negara tidak membiayai saya. Cuma untuk saya sendiri, gaji diberikan untuk bantuan. ``` ``` Selama ini, aspirasi yang masuk lewat Bu Amaliah paling banyak apa saja? Salah satu yang paling banyak saya temui adalah kelompok petani. Karena berkelompok, biasanya satu suara dan terorganisir. Aspirasi dan keinginan mereka kita tampung. Lalu disampaikan langsung kepada pemerintah. Seperti kemarin, kita membahas masalah pembakaran lahan. Bagaimana pembakaran lahan yang aman. Dia menilai, di pusat saling lempar antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pertanian. Kementerian Lingkungan Hidup melarang untuk membakar. Sedangkan Kementerian Pertanian yang seharusnya bantu alat untuk membuka lahan, tidak mau menyediakan. Sedangkan teknik pembakaran lahan itu bagus untuk kesuburan tanah. ``` ``` Ini kita sampaikan, harus koordinasi. Jangan sampai saling lempar, yang satu melarang dan yang satu tidak mau tanggung jawab. Yah, akhirnya dibiarkan saja. Padahal, Sumsel termasuk salah satu yang langganan kebakaran hutan dan lahan. Di satu sisi itu berdampak negatif, di sisi lain pola buka lahan dengan cara bakar lahan merupakan budaya yang ada pada masyarakat. Lalu apa solusinya? Sejauh ini jawaban yang dikeluarkan politis. Nanti kita tampung dulu, selanjutnya akan dibawa dalam rapat. Tapi kita akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Terus mengajukan proposal bagaimana caranya agar kelompok tani bisa mendapatkan bantuan alat untuk membuka lahan. Sebab, aturan yang ada tidak boleh membuka lahan lebih dari 2 hektare dengan cara membakar. Tapi kalau kurang dari 2 hektare, boleh. ``` ``` Terkait BPJS dan pelayanan kesehatan, menurut Bu Amaliah seperti apa? Kita pernah bertemu dengan masyarakat. Ada permasalahan dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Permasalahannya sama, di Sumsel juga seperti itu. Masyarakat datang dan BPJS bilang macet. Mau tidak mau keuangan jadi terhambat dan tidak berputar. Dan itu jadi ke mana-mana. Mungkin di Sumsel seperti itu. Tapi ini masalah seIndonesia, bukan hanya di Sumsel saja. Kita cari solusinya. ``` ``` Bagaimana dengan pengangkatan guru honorer? Terus terang saya memag tidak komunikasi langsung soal ini. Cuma sesama anggota DPD RI, pasti berkomunikasi kalau ada permasalahan di Sumsel. Kita akan dikasih tahu bagaimana kelanjutannya. Untuk ini, DPD dari Sumsel, Bu Eva yang membidangi itu. Kalau pun ada guru ho- norer yang mengeluh, saya sampaikan kepada beliau. Saya pernah menyampaikan ke media, memang tenaga honorer yang belum diangkat baiknya untuk dapat diangkat. Tapi kelanjutannya seperti apa, belum tahu juga. Karena kita juga masih menunggu jawaban menterinya. Yang pasti, ini sudah pernah kita sampaikan. ``` ``` Terkait Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, support DPD RI seperti apa? Kita pernah turun dan itu kewenangan dari Kementerian Pertanian. Dan Kementerian Pertanian memang memberikan bantuan cukup banyak. Bahkan DPD RI juga memberikan bantuan untuk pertanian di Sumsel. Mengapa? Karena kita penghasil beras cukup besar dan cukup untuk kita sendiri. Sekarang kita memikirkan bagaimana caranya bisa dibagibagi ke wilayah lain atau bahkan untuk ekspor. Harapan saya tetap berlanjut. Kemarin kita juga sempat berjanji katanya ada program Selasih. Dimana padi-padi bisa ditanam di rawa. Bagaimana caranya rawa tersebut tidak menjadi lahan mati. Yang pasti kita juga butuh laporan dari masyarakat. Karena mata kita cuma dua dan mata masyarakat banyak. Ayo sama-sama, kasih tahu. Apakah program pemerintah yang sudah jalan dan belum jalan. Seperti mendapatkan pupuk, katanya sudah gampang. Apalagi kita sudah teradministrasi secara digital. Tapi nyatanya, di lapangan masyarakat justru bilang tidak usah pakai pupuk subsidi. Yang penting pupuk tidak langka. Artinya ada komunikasi yang mis antara pusat dan masyarakat. ``` ``` Itu semua sudah saya sampaikan, termasuk kebutuhan bibit. Saya ingin masyarakat semuanya bisa mengomunikasikan dengan kita. Terus terang masyarakat Sumsel termasuk hebat. Dimana mereka berharap pupuk tetap tersedia, meskipun tidak ada pupuk subsidi. ``` ``` Bagaimana dengan pengembangan pertanian organik? Saya melihat sejauh ini di Sumsel belum ada program dari kementerian tentang itu. Mereka masih pada urusan pokok seperti masalah pupuk, harga karet dan menekankan anggaran besar untuk mengajak milenial bertani. Banyak mengadakan pelatihan dan seminar pertanian untuk kaum milenial. ``` ``` Mengenai Senam Tera, bsa Bu Amaliah jelaskan ? Sebenarnya saya sendiri baru tahu Senam Tera itu apa. Saya kebetulan ditunjuk oleh Ketua Umum Senam Tera, Pak Nono Sampono, Wakil Ketua I DPD RI. Dia memercayakan saya memimpin Senam Tera di Sumsel. Kebetulan waktu itu akan berlangsung Fornas di Palembang. Saya langsung bentuk kepengurusannya, agar Senam Tera masuk di Fornas, dan Sumsel menjadi tuan rumah. ``` ``` Karena ini amanat ketua, saya ambil dan saya pelajari. Jadi, Senam Tera itu sejarahnya dibentuk zaman Presiden Soeharto. Waktu itu banyak senam Taiji, di sekitaran istana. Beliau ingin senam Taiji ini diadaptasikan dengan nasionalisme. Jadilah senam Tera. Ini adalah senam terapi dengan gerakan Taiji yang sangat pelan. Menggunakan pernapasan dengan lagu yang nuansanya kebangsaan. Sekarang senam ini sudah dipakai dalam Lemhanas. Biasanya yang mau bergabung adalah alumni Lemhanas. Senam ini kita bawa ke Sumsel, untuk mengajak orang- orang yang sepuh. Tapi ini juga sangat bagus untuk orang-orang yang belum bergerak banyak seperti yang obesitas, kardio yang memerlukan gerakan santai. ``` ``` Terakhir, sepeti apa dukungan suami dan keluarga? Saya bersyukur sekali memiliki orang tua yang mendukung saya ketika keluar dari Kedokteran Gigi. Orang tua saya percaya, apa pun keputusan saya, mereka mendu- kung. Begitu juga suami, dia sangat support sekali. Baik pekerjaan, membantu kampanye, networking maupun biaya. Setelah jadi (DPD RI) pun tetap mensupport keluarga. Seperti mendidik anak. Saat ini anak kami masih kecil, baru 5 tahun. Terakhir saya juga bangga karena DPD RI dari Sumsel semuanya perempuan. Bahkan, Ketua DPRD Sumsel perempuan.

Senator asal Provinsi Sumatera Selatan Jialyka Maharani mengajak milenial untuk kembali menggunakan transportasi publik. Hal tersebut disampaikan Jialyka dalam acara Talkshow yang merupakan kolaborasi anggota DPD RI Sumatera Selatan dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan tema ‘Millenial back to public transportation”, pada Kamis, 9 Juni 2022.  ``` ``` Dalam acara yang disiarkan secara langsung melalui akun Instagram tersebut Bersama Prof Erika Buchari yang merupakan Guru Besar Universitas Sriwijaya dan Fikri Haikal yang merupakan influencer serta Ketua PaSKI Sumsel, Jialyka mengaku hingga saat ini ia masih kerap menggunakan transportasi umum seperti Commuter line (KRL), light rapid transport (LRT), hingga angkutan kota (angkot). ``` ``` **"Saya itu saking sukanya naik KRL, saya sampai beli apartemen yang deket dengan stasiun KRL, supaya setiap hari bisa naik KRL dan tinggal jalan kaki ke stasiun", terang Jialyka.** ``` ``` Lebih lanjut Senator yang kerap disapa Jia tersebut juga mengajak para influencer untuk mengkampanyekan kepada publik agar tidak gengsi dalam menggunakan transportasi publik. ``` ``` **"Apalagi sekarang ini transportasi publik di Palembang ini sudah sangat oke, LRT sudah terintegrasi dengan transportasi lain seperti oplet modern dan BRT dengan harga yang sangat terjangkau, hanya saja saat ini masih minim sosialisasi terkait fasilitas transportasi publik, jelas Senator kelahiran 20 September 1997 tersebut."**

Senator termuda asal Provinsi Sumatera Selatan Jialyka Maharani menyatakan bahwa dalam menghadapi  era disrupsi dan post truth seperti saat ini masyarakat harus melek literasi, agar tidak serta merta terprovokasi akan maraknya berita atau informasi-informasi hoax. ``` ``` **"Melek Literasi harus menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia saat ini," ujar Jialyka.** ``` ``` Lebih lanjut, Senator kelahiran 20 September 1997 tersebut menjelaskan bahwa pentingnya literasi bagi masyarakat selain untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi mereka, juga dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat terutama dalam hal menyikapi informasi-informasi yang masih bias kebenarannya. ``` ``` **"Saat ini, kita sudah didukung dengan berbagai macam kecanggihan teknologi, hampir semua literasi berada dalam genggaman kita, buku, jurnal, ensiklopedia, berita, semua dapat kita manfaatkan, mari kita budayakan melek literasi," tutup Jialyka.**

Senator asal Provinsi Sumatera Selatan, Jialyka Maharani dalam kunjungan resesnya pada April 2022 lalu dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah harus  mendorong pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang disabilitas. Menurut Jialyka, Penyandang disabilitas harus diberi ruang dan kesempatan untuk aktualisasi diri kepada mereka. ``` ``` **"Saudara- saudara kita penyandang disabilitas harus diberi ruang dan kesempatan yang sama bagi mereka untuk beraktualisasi," tegas Jialyka.** ``` ``` Menurut Senator yang baru saja dianugerahi oleh MURI sebagai anggota DPD dan MPR RI termuda sepanjang sejarah tersebut, Undang-undang telah mengakomodir kesempatan bagi penyandang disabilitas, namun hanya saja implementasi di lapangan masih harus dievaluasi. ``` ``` **"Dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebenarnya sudah diatur terkait kewajiban pengusaha dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja disabilitas serta proposisi jumlah pekerja penyandang disabilitas di setiap perusahaan, hanya saja pelaksanaan atas Undang-undang tersebut yang harus kita evaluasi bersama," tegas Jialyka.**

Senator asal Provinsi Sumatera Selatan Jialyka Maharani secara resmi terpilih sebagai Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Sumatera Selatan. Keterpilihan Jialyka Maharani sebagai Wakil Ketua HIPMI Sumatera Selatan diharapkan dapat menjadi inspirasi tersendiri bagi anak muda di Sumatera Selatan untuk terus meningkatkan minat dan bakatnya dalam dunia enterpreneur. ``` ``` Pasca dilantik pada Oktober 2021 lalu, Jialyka Maharani mengajak Erick Thohir untuk meningkatkan sinergi antara UMKM dengan Kementerian BUMN. Demi mempercepat proses pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid 19. ``` ``` **"Dalam konsep Collaborative government, adanya sinergitas antara pemerintah dengan stakeholder merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam menciptakan good Governance. Untuk itu, saya mengajak Bapak Erick Thohir mari kita tingkatkan sinergi antara UMKM dengan Kementerian BUMN demi mempercepat proses pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid 19," ujar Jialyka.** ``` ``` Lebih lanjut, Jialyka juga menjelaskan bahwa banyak sekali produk UMKM asal Provinsi Sumatera Selatan yang siap untuk dipasarkan secara nasional bahkan internasional. Melalui sinergi dan kolaborasi, Jialyka yakin produk UMKM asal Provinsi Sumatera Selatan akan semakin cepat dikenal dan diterima publik, baik secara lokal maupun global.

Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Jialyka Maharani menyerahkan berkas pembentukan daerah otonom baru (DOB) Pantai Timur kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Penyerahan berkas DOB tersebut diserahkan dalam rangka Rapat Kerja Komite 1 DPD RI bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pada Selasa 22 Maret 2022 di Kantor DPD RI, Jakarta. ``` ``` Dalam kesempatan tersebut, Jialyka menyatakan kesiapannya dalam mengawal pemekaran daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya, melalui pembentukan daerah otonom baru (DOB) akan mempercepat proses pembangunan di daerah, yang tentunya akan berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat di daerah. ``` ``` **"Salah satu tujuan utama dari adanya pemekaran wilayah ialah untuk mempercepat pembangunan di daerah serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat  memperpendek rentang kendali antara pemerintah daerah dengan masyarakat," tutur Jialyka.** ``` ``` Lebih lanjut, Senator yang kerap disapa Jia tersebut juga mengemukakan bahwa tidak sedikit daerah-daerah hasil pemekaran di Sumatera Selatan yang semakin maju pasca menjadi daerah otonom baru, seperti Kota Pagar Alam yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kota Prabumulih yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim dan beberapa daerah otonom baru lainnya. ``` ``` **"Saat ini ada beberapa daerah di Sumatera Selatan yang siap untuk dimekarkan, seperti Pantai Timur yang masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013, serta beberapa daerah lain seperti Kikim Area Lahat, Gelumbang dan Banyuasin Timur. Saya berharap moratorium pembentukan DOB segera dibuka, dan saya akan tetap mengawal pembentukan DOB di Sumatera Selatan." Jelas Jialyka.**

LAMPUNG — Komite II DPD RI menyerap aspirasi masyarakat dari kelompok buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang terkait beberapa masalah kesejahteraan buruh yang dikelola oleh Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang. Pertemuan ini dihadiri oleh General Manager PT Pelindo Regional 2 Panjang, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Panjang, Polda Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bandar Lampung, BPJS Kesehatan Wilayah Bandar Lampung, Buruh TKBM Pelabuhan Panjang, Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Developer mitra Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, serta perwakilan asosiasi/federasi yang berkepentingan dalam penyelesaian masalah ini. ``` ``` Pertemuan ini dibuka oleh Adi Sugiri, General Manager PT Pelindo Regional 2 Panjang. “PT Pelindo Pelabuhan Panjang merupakan pelabuhan utama (setelah Tanjung Priuk) dan merupakan pelabuhan internasional. Keributan TKBM dapat memberikan dampak kepada Pelindo sebagai user dikarenakan kinerja TKBM pelabuhan menjadi salah satu tolak ukur capaian produktivitas pelabuhan”, jelasnya. Adi menambahkan harapannya melalui kehadiran DPD RI dapat membantu menyelesaikan permasalahan antara buruh dengan koperasi TKBM Pelabuhan Panjang. ``` ``` KSOP Pelabuhan Panjang, sebagai salah satu pembina Koperasi TKBM juga mengharapkan kinerja dan efektivitas kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Panjang dapat menyaingi Pelabuhan Tanjung Priok. “Harapannya, kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Panjang dapat ditingkatkan, serta sinergitas antara buruh dengan Koperasi TKBM dapat terbangun baik” ucap Kepala KSOP Pelabuhan Panjang, Hendri Ginting. ``` ``` Rombongan Komite II DPD RI yang dipimpin oleh senator Lampung, Bustami Zainudin, menyampaikan tiga isu krusial yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan ini. “Pertama, tunggakan BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan oleh Koperasi TKBM sekitar Rp8 milyar. Selanjutnya, isu kejelasan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas program rumah untuk buruh. Terakhir, masalah penyelidikan yang sudah dua tahun tidak ada perkembangan status”, jelasnya. ``` ``` Setelah melakukan diskusi sekitar dua jam, Bustami Zainudin membacakan kesimpulan rapat. “Sertifikat Hak Milik (SHM) atas program rumah untuk buruh sudah tersedia, namun belum dilakukan proses balik nama karena adanya kebutuhan biaya administrasi dan kelengkapan dokumen yang perlu diselesaikan oleh buruh”, terangnya. “Terkait tunggakan pembayaran Koperasi TKBM terhadap BPJS Ketenagakerjaan, DPD RI akan menjadwalkan pertemuan dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di tingkat pusat untuk mencari jalan keluar”, lanjutnya. Terakhir, mengenai status penyelidikan di Polda Lampung, “DPD RI akan membantu untuk memantau dan/atau bersurat kepada Kapolda terkait status progress penyelidikan. Jika ke depannya tidak ditemukan alat bukti, maka dapat diterbitkan SP2D”, jelasnya. ``` ``` Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Komite II DPD RI antara lain Muhammad Gazali (Riau), Amaliah (Sumatera Selatan), Dharma Setiawan (Kepulauan Riau), Yustina Ismiati (Kalimantan Tengah), Dewi Sartika Hemeto (Gorontalo), dan Andri Prayoga Putra Singkarru (Sulawesi Barat). (hasbi munazat/suararakyatnews.co)

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga bumi Nusantara telah di hebohkan dengan yang bernama Mega Korupsi Asuransi Jiwasraya (BUMN). Anggota Parlemen yang di pelopori oleh DPD RI telah bentuk Panitia Khusus Jiwasraya (Pansus Jiwasraya). Kamis (2/6/2022) Pansus Jiwasraya mulai memanggil perwakilan nasabah Jiwasraya. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang di gelar di Ruang Rapat Padjajaran Gedung B DPD-RI pada Kamis (2/6/2022). ``` ``` [image]IMG-20220602-WA0162.jpg[/image] ``` ``` Dalam pantauan awak media Biaasnews, rapat yang dimulai pada pukul 10:00 wib dibuka langsung oleh Ketua Pansus Jiwasraya H. Ajiep Padindang. ``` ``` [image]IMG-20220602-WA0156.jpg[/image] **Ajiep Padindang Pimpinan Rapat Pansus Jiwasraya DPD RI** ``` ``` Dalam sambutannya Ajiep Padindang mengungkapkan" Dibentuknya Pansus Jiwasraya dikarenakan dalam masa reses DPD-RI di daerah-daerah banyak sekali ditemukan pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan atas masalah yang menimpa Jiwasraya. ``` ``` [image]IMG-20220602-WA0157.jpg[/image] **Sekjen FNKJ Saat Berikan Sejumlah Data Kepada Panitia Pansus** ``` ``` "Negara sudah mengucurkan dana talangan lebih kurang sebesar Rp20 Triliun untuk penyelesaian kasus Jiwasraya, itu bukan uang sedikit loch, seharusnya tidak ada masalah lagi" tandas Ajiep. ``` ``` [image]IMG-20220602-WA0160.jpg[/image] **Sekjen FNKJ Saat Berikan Paparan Dihadapan Pansus Jiwasraya DPD RI** ``` ``` Dalam hal ini nasabah Jiwasraya diwakili oleh Forum Nasional Korban Jiwasraya (FNKJ). Selaku Ketua FNKJ Ana Rustiana dan Sekjen FNKJ Latin tampak hadir beserta nasabah korban Jiwasraya lainnya. ``` ``` [image]IMG-20220602-WA0164.jpg[/image] ``` ``` Dari unsur DPD-RI tampak hadir senator Hj Misharti, senator Amaliah dan tenaga ahli bidang hukum DPD-RI. ``` ``` [image]IMG-20220602-WA0159.jpg[/image] Rapat berlangsung selama 3 (tiga) jam. (BiaasNews Nasional)

Palembang - Pemerintah adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap pemetaan pendidikan di Indonesia. Hal ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan UUD 1945 pasal 31 yang menjamin semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah demi kemajuan bangsa. Hal ini diungkapkan anggota DPD RI dapil Sumsel Arniza Nilawati saat melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang mengangkat tema pendidikan berkarakter kepada pelajar dan guru SMA Muhammadiyah 1 Palembang Jumat (7/2/2020). Hadir juga dalam sosialisasi Prof. Dr. Indawan Syahri, MPd yang merupakan Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Palembang. Menurut Arniza, saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya adalah dengan menggratiskam biaya pendidikan dasar dan menyediakan tenaga pengajar yang kompeten bahkan sampai kedaerah pelosok dan perbatasan. “Namun memang masih banyak kekurangan pemerintah dalam meningkatkan indeks pendidikan,masih ada ditemukan sekolah-sekolah dengan bangunan yang kurang memadai terutama sekolah yang dinaungi pihak non pemerintah,” ujarnya. Arniza mengatakan, pelajar adalah generasi muda yang berperan sebagai generasi penerus bangsa. “Untuk itu, setiap pelajar harus menyadari sebagai penerus bangsa harus memiliki nilai-nilai karakter terpuji antara lain beriman, disiplin, jujur, memiliki integritas tinggi, berjiwa gotong royong, mandiri dan taat hukum,” katanya. Arniza juga menjelaskan kalau pendidikan adalah salah satu tolak ukur Indeks kualitas hidup suatu bangsa, untuk itu memang diperlukan pendidikan berkarakter untuk menciptakan generasi penerus yang tidak hanya berilmu namun juga berakhlak mulia, cakap, mandiri dan bertanggung jawab. Dalam menerapkan pola didik dan pengajaran ada banyak macam pola, bahkan agama pun mengatur bagaimana cara mendidik anak dengan benar. Tentu daja pola didik yang diharapkan adalah pola tanpa kekerasan, namun memang pada prakteknya terkadang kekerasan masih mengisi pola didik yang dijalankan pendidik (guru) di Indonesia. “Pemerintah sudah berupaya mengurangi bahkan merubah pola didik dengan kekerasan dengan membuat undang-undang yang melindungi murid/siswa dan bahkan undang-undang yang melindungi guru. Jika semua elemen menjalankan aturan ini tentu saja semua pihak baik pendidik maupun anak didik tidak akan melibatkan kekerasan dalam membentuk karakter yang baik bagi generasi penerus bangsa,” jelasnya. Arniza juga menjelaskan tentang tujuan sosialisasi 4 pilar yakni pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR. Kedua, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya seluruh penyelenggara pemerintah dan masyarakat memahami serta menerapkan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari, Ketiga memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan.

Jakarta - Anggota DPD RI Hj.Eva Susanti pada saat rapat bersama melalui Daring dengan anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menyampaikan agar ada keringanan atau pemotongan uang bayaran sekolah SPP, untuk itu harus diatur secara jelas dalam regulasi yang mengikat agar ada kepastian. Senin (22/6/2020). "Di tengah situasi pandemi covid 19 dan kondisi ekonomi yang sedang sulit maka pihak pemerintah Kementerian Pendidikan agar membuat aturan main yang jelas bagi penyelenggara pendidikan, agar ada pemotongan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di sekolah baik negeri maupun swasta," Tegas Eva disaat rapat. Lebih lanjut Eva Susanti menjelaskan, saat ini masih cukup beragam kebijakan yang ada di sekolah tentang pemotongan SPP ada yang hanya 10 persen dari jumlah yang dibayar rutin bulanan. Tentu ini perlu diatur secara jelas dan tegas bagi kementerian pendidikan untuk dikoordinasikan kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia. Dalam pembutan kebijakan yang akan diterapkan pemotongan biaya sekolah atau SPP kebutuhan yang mendesak, untuk itu agar pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup dengan menghitung angka rasio kebutuhan biaya rata-rata siswa yang ada di setiap sekolah, sehingga dalam pendanaannya tepat sasaran dan tepat waktu. "Kondisi sekolah negeri dan swasta tentu sangat berbeda baik kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran maupun fasilitas pembelajaran, untuk itulah perlu dikaji lebih mendalam dengan melibatkan seluruh pihak stake holder yang ada," Ujar Senator yang akrab dipanggil Yuk Eva. "Sumatera Selatan telah membuat kebijakan bantuan biaya kuliah UKT untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta disubsidi oleh dana APBD Provinsi bagi mahasiswa yang terdampak covid 19, tentu ini kebijakan yang cukup populis untuk membantun masyarakat, dan perlu didukung oleh pemerintah pusat." Tutup Eva.