LAMPUNG — Komite II DPD RI menyerap aspirasi masyarakat dari kelompok buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang terkait beberapa masalah kesejahteraan buruh yang dikelola oleh Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang. Pertemuan ini dihadiri oleh General Manager PT Pelindo Regional 2 Panjang, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Panjang, Polda Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bandar Lampung, BPJS Kesehatan Wilayah Bandar Lampung, Buruh TKBM Pelabuhan Panjang, Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Developer mitra Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, serta perwakilan asosiasi/federasi yang berkepentingan dalam penyelesaian masalah ini. ``` ``` Pertemuan ini dibuka oleh Adi Sugiri, General Manager PT Pelindo Regional 2 Panjang. “PT Pelindo Pelabuhan Panjang merupakan pelabuhan utama (setelah Tanjung Priuk) dan merupakan pelabuhan internasional. Keributan TKBM dapat memberikan dampak kepada Pelindo sebagai user dikarenakan kinerja TKBM pelabuhan menjadi salah satu tolak ukur capaian produktivitas pelabuhan”, jelasnya. Adi menambahkan harapannya melalui kehadiran DPD RI dapat membantu menyelesaikan permasalahan antara buruh dengan koperasi TKBM Pelabuhan Panjang. ``` ``` KSOP Pelabuhan Panjang, sebagai salah satu pembina Koperasi TKBM juga mengharapkan kinerja dan efektivitas kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Panjang dapat menyaingi Pelabuhan Tanjung Priok. “Harapannya, kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Panjang dapat ditingkatkan, serta sinergitas antara buruh dengan Koperasi TKBM dapat terbangun baik” ucap Kepala KSOP Pelabuhan Panjang, Hendri Ginting. ``` ``` Rombongan Komite II DPD RI yang dipimpin oleh senator Lampung, Bustami Zainudin, menyampaikan tiga isu krusial yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan ini. “Pertama, tunggakan BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan oleh Koperasi TKBM sekitar Rp8 milyar. Selanjutnya, isu kejelasan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas program rumah untuk buruh. Terakhir, masalah penyelidikan yang sudah dua tahun tidak ada perkembangan status”, jelasnya. ``` ``` Setelah melakukan diskusi sekitar dua jam, Bustami Zainudin membacakan kesimpulan rapat. “Sertifikat Hak Milik (SHM) atas program rumah untuk buruh sudah tersedia, namun belum dilakukan proses balik nama karena adanya kebutuhan biaya administrasi dan kelengkapan dokumen yang perlu diselesaikan oleh buruh”, terangnya. “Terkait tunggakan pembayaran Koperasi TKBM terhadap BPJS Ketenagakerjaan, DPD RI akan menjadwalkan pertemuan dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di tingkat pusat untuk mencari jalan keluar”, lanjutnya. Terakhir, mengenai status penyelidikan di Polda Lampung, “DPD RI akan membantu untuk memantau dan/atau bersurat kepada Kapolda terkait status progress penyelidikan. Jika ke depannya tidak ditemukan alat bukti, maka dapat diterbitkan SP2D”, jelasnya. ``` ``` Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Komite II DPD RI antara lain Muhammad Gazali (Riau), Amaliah (Sumatera Selatan), Dharma Setiawan (Kepulauan Riau), Yustina Ismiati (Kalimantan Tengah), Dewi Sartika Hemeto (Gorontalo), dan Andri Prayoga Putra Singkarru (Sulawesi Barat). (hasbi munazat/suararakyatnews.co)

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga bumi Nusantara telah di hebohkan dengan yang bernama Mega Korupsi Asuransi Jiwasraya (BUMN). Anggota Parlemen yang di pelopori oleh DPD RI telah bentuk Panitia Khusus Jiwasraya (Pansus Jiwasraya). Kamis (2/6/2022) Pansus Jiwasraya mulai memanggil perwakilan nasabah Jiwasraya. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang di gelar di Ruang Rapat Padjajaran Gedung B DPD-RI pada Kamis (2/6/2022). ``` ``` [image]IMG-20220602-WA0162.jpg[/image] ``` ``` Dalam pantauan awak media Biaasnews, rapat yang dimulai pada pukul 10:00 wib dibuka langsung oleh Ketua Pansus Jiwasraya H. Ajiep Padindang. ``` ``` [image]IMG-20220602-WA0156.jpg[/image] **Ajiep Padindang Pimpinan Rapat Pansus Jiwasraya DPD RI** ``` ``` Dalam sambutannya Ajiep Padindang mengungkapkan" Dibentuknya Pansus Jiwasraya dikarenakan dalam masa reses DPD-RI di daerah-daerah banyak sekali ditemukan pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan atas masalah yang menimpa Jiwasraya. ``` ``` [image]IMG-20220602-WA0157.jpg[/image] **Sekjen FNKJ Saat Berikan Sejumlah Data Kepada Panitia Pansus** ``` ``` "Negara sudah mengucurkan dana talangan lebih kurang sebesar Rp20 Triliun untuk penyelesaian kasus Jiwasraya, itu bukan uang sedikit loch, seharusnya tidak ada masalah lagi" tandas Ajiep. ``` ``` [image]IMG-20220602-WA0160.jpg[/image] **Sekjen FNKJ Saat Berikan Paparan Dihadapan Pansus Jiwasraya DPD RI** ``` ``` Dalam hal ini nasabah Jiwasraya diwakili oleh Forum Nasional Korban Jiwasraya (FNKJ). Selaku Ketua FNKJ Ana Rustiana dan Sekjen FNKJ Latin tampak hadir beserta nasabah korban Jiwasraya lainnya. ``` ``` [image]IMG-20220602-WA0164.jpg[/image] ``` ``` Dari unsur DPD-RI tampak hadir senator Hj Misharti, senator Amaliah dan tenaga ahli bidang hukum DPD-RI. ``` ``` [image]IMG-20220602-WA0159.jpg[/image] Rapat berlangsung selama 3 (tiga) jam. (BiaasNews Nasional)

Palembang - Pemerintah adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap pemetaan pendidikan di Indonesia. Hal ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan UUD 1945 pasal 31 yang menjamin semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah demi kemajuan bangsa. Hal ini diungkapkan anggota DPD RI dapil Sumsel Arniza Nilawati saat melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang mengangkat tema pendidikan berkarakter kepada pelajar dan guru SMA Muhammadiyah 1 Palembang Jumat (7/2/2020). Hadir juga dalam sosialisasi Prof. Dr. Indawan Syahri, MPd yang merupakan Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Palembang. Menurut Arniza, saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya adalah dengan menggratiskam biaya pendidikan dasar dan menyediakan tenaga pengajar yang kompeten bahkan sampai kedaerah pelosok dan perbatasan. “Namun memang masih banyak kekurangan pemerintah dalam meningkatkan indeks pendidikan,masih ada ditemukan sekolah-sekolah dengan bangunan yang kurang memadai terutama sekolah yang dinaungi pihak non pemerintah,” ujarnya. Arniza mengatakan, pelajar adalah generasi muda yang berperan sebagai generasi penerus bangsa. “Untuk itu, setiap pelajar harus menyadari sebagai penerus bangsa harus memiliki nilai-nilai karakter terpuji antara lain beriman, disiplin, jujur, memiliki integritas tinggi, berjiwa gotong royong, mandiri dan taat hukum,” katanya. Arniza juga menjelaskan kalau pendidikan adalah salah satu tolak ukur Indeks kualitas hidup suatu bangsa, untuk itu memang diperlukan pendidikan berkarakter untuk menciptakan generasi penerus yang tidak hanya berilmu namun juga berakhlak mulia, cakap, mandiri dan bertanggung jawab. Dalam menerapkan pola didik dan pengajaran ada banyak macam pola, bahkan agama pun mengatur bagaimana cara mendidik anak dengan benar. Tentu daja pola didik yang diharapkan adalah pola tanpa kekerasan, namun memang pada prakteknya terkadang kekerasan masih mengisi pola didik yang dijalankan pendidik (guru) di Indonesia. “Pemerintah sudah berupaya mengurangi bahkan merubah pola didik dengan kekerasan dengan membuat undang-undang yang melindungi murid/siswa dan bahkan undang-undang yang melindungi guru. Jika semua elemen menjalankan aturan ini tentu saja semua pihak baik pendidik maupun anak didik tidak akan melibatkan kekerasan dalam membentuk karakter yang baik bagi generasi penerus bangsa,” jelasnya. Arniza juga menjelaskan tentang tujuan sosialisasi 4 pilar yakni pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR. Kedua, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya seluruh penyelenggara pemerintah dan masyarakat memahami serta menerapkan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari, Ketiga memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan.

Jakarta - Anggota DPD RI Hj.Eva Susanti pada saat rapat bersama melalui Daring dengan anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menyampaikan agar ada keringanan atau pemotongan uang bayaran sekolah SPP, untuk itu harus diatur secara jelas dalam regulasi yang mengikat agar ada kepastian. Senin (22/6/2020). "Di tengah situasi pandemi covid 19 dan kondisi ekonomi yang sedang sulit maka pihak pemerintah Kementerian Pendidikan agar membuat aturan main yang jelas bagi penyelenggara pendidikan, agar ada pemotongan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di sekolah baik negeri maupun swasta," Tegas Eva disaat rapat. Lebih lanjut Eva Susanti menjelaskan, saat ini masih cukup beragam kebijakan yang ada di sekolah tentang pemotongan SPP ada yang hanya 10 persen dari jumlah yang dibayar rutin bulanan. Tentu ini perlu diatur secara jelas dan tegas bagi kementerian pendidikan untuk dikoordinasikan kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia. Dalam pembutan kebijakan yang akan diterapkan pemotongan biaya sekolah atau SPP kebutuhan yang mendesak, untuk itu agar pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup dengan menghitung angka rasio kebutuhan biaya rata-rata siswa yang ada di setiap sekolah, sehingga dalam pendanaannya tepat sasaran dan tepat waktu. "Kondisi sekolah negeri dan swasta tentu sangat berbeda baik kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran maupun fasilitas pembelajaran, untuk itulah perlu dikaji lebih mendalam dengan melibatkan seluruh pihak stake holder yang ada," Ujar Senator yang akrab dipanggil Yuk Eva. "Sumatera Selatan telah membuat kebijakan bantuan biaya kuliah UKT untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta disubsidi oleh dana APBD Provinsi bagi mahasiswa yang terdampak covid 19, tentu ini kebijakan yang cukup populis untuk membantun masyarakat, dan perlu didukung oleh pemerintah pusat." Tutup Eva.

Palembang - Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan Jialyka Maharani mengajak generasi Z untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Senator yang baru saja ditetapkan sebagai anggota DPD dan MPR RI termuda sepanjang sejarah oleh MURI tersebut mengatakan bahwa Pancasila merupakan solusi atas berbagai persoalan bangsa. Oleh karenanya, generasi muda harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut disampaikan Jialyka dalam Sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara yang diselenggarakan pada 12 November 2021 di Sumatera Selatan. "Bangsa Indonesia harus bersyukur karena memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila adalah solusi dan merupakan modal bangsa dalam menghadapi berbagai masalah bangsa yang saat ini menerpa Indonesia," jelas anggota DPD yang kerap disapa Jia tersebut. Anggota DPD termuda yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua BPD HIPMI Provinsi sumatera Selatan ini menjelaskan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang sangat tepat diterapkan di Indonesia bahkan dunia. Karena, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah memenuhi segala aspek kehidupan manusia, antara lain nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. "Nilai-nilai tersebutlah yang kemudian teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, termasuk saat menghadapi Covid 19," jelas Senator berusia 24 tahun tersebut.

Palembang – Dalam rangka memperingati Hari Ibu Tahun 2021, Ketua Aspenku Sumsel Yus Elisa (Bunda Rayya) kolaborasi dengan Senator Muda Palembang Amaliah Sobli gelar talkshow ‘Perempuan Milenial, Ibu Masa Depan, Pembawa Perubahan’ di Palembang Indah Mall (PIM), Selasa (21/12/21). ``` ``` Acara ini dibuka langsung oleh Anggota DPD RI Amaliah Sobli. “Saya mengapresiasi kegiatan positif ini, dengan kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi seluruh perempuan milenial, calon/ibu di masa depan yang nantinya akan berkontribusi membawa perubahan untuk kota tercinta kita,” kata anggota DPD RI Sumsel ini. ``` ``` Sementara itu, Bunda Rayya bersyukur atas terselenggaranya event tersebut. “Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara ini, juga kepada semua peserta dan pengunjung PIM, dengan hadirnya acara ini semoga semakin menginspirasi,” ungkapnya. ``` ``` Dalam event tersebut, hadir Kepala Dinas Pemuda & Olahraga Kota Palembang Isnaini Madani serta dihadiri oleh beberapa anggota Aspenku Sumsel, Senam Tera Indonesia, dan sejumlah Komunitas yang ada di Kota Palembang. ``` ``` Acara ini berlangsung selama 2 hari pada tanggal 21 & 22 Desember 2021 di Main Atrium Palembang Indah Mall, ada beberapa kegiatan lomba dan acara di Peringatan Hari Ibu Tahun 2021 ini seperti senam tera bareng, lomba foto selfie, lomba menghias cup cake, fashion show, dan talkshow. (wawberita.com/All)