Anggota DPD RI/ MPR RI Hj. Eva Susanti menggelar sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara bersama perwakilan Polisi Pamong Praja (Pol PP) dari Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di Palembang. Senin, 26/9/2022 ``` ``` Dalam acara sosialisasi Eva Susanti menjelaskan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah Empat pilar tiang penyangga tegaknya bangsa dan Negara Indonesia pedoman dasar bagi kita sebagai warga Negara sekaligus pedoman bagi penyelenggara Negara. ``` ``` “Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keragaman suku, bahasa, agama, adat istiadat serta banyak lagi keunikan yang ada di dalam bangsa Indonesia. Maka jati diri kita adalah insan Pancasilais yang memahami konstitusi sebagai landasan berbangsa dan bernegara, maka menjadi penguat kita semua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan rasa toleransi dan penuh kesadaran bahwa perbedaan bukan persoalan tapi dipandang sebuah kekuatan dan keindahan laksana pelangi” Tutur Eva Susanti ``` ``` Polisi Pamong Peraja merupakan instrumen penting dalam menegakkan dan mengawal Peraturan Daerah, maka secara tugas dan tanggung jawabnya haruslah dilaksanakan dengan penuh penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, sisi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan pendekatan secara humanis adalah kunci utama dalam menjalankan tugas. ``` ``` Lanjut Eva Susanti. Saya sangat yakin kita semua sudah sangat mencintai Indonesia dengan Nasionalisme yang tersimpan dalam hati dan pemikiran kita semua. Pancasila sudah final dan sangat sesuai dengan kondisi Keindonesiaan, maka keutuhan ini harus kita rawat dan kita pupuk dengan baik. Tantangan dan ancaman terus akan datang untuk merusak tatanan kebangsaan, makam tugas kita semua untuk menangkal paham-paham yang akan merusak NKRI. ``` ``` “Pancasila sudah teruji dan diakui oleh dunia landasan ideologi kebangsaan yang sangat mengakomodir perbedaan yang dapat disatukan dengan paham berketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” Tegas Eva Susanti ``` ``` Sementara itu salah satu peserta mengatakan “Kami sangat berterima kasih dengan ibu senator Eva Susanti telah mengundang kami dalam memperkuat jati diri anak bangsa yang memegang teguh prinsip pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Semoga dengan diskusi pada hari ini dapat terus memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap indonesia” ``` ``` Menanggapi respon dari peserta, Eva Susanti mengatakan. Saya adalah bagian dari kita semua karena saya dipilih oleh rakyat maka saya harus memberikan kontribusi perjuangan untuk rakyat, semoga silaturahmi dan jalinan komunikasi saya sebagai anggota DPD RI/ MPR RI terus berlanjut, karena saya butuh masukan dan aspirasi dari masyarakat untuk diperjuangkan dan dibahas dalam rapat-rapat. ``` ``` Tantangan bagsa kita hari ini masih sangat banyak dari persoalan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Untuk itulah kami sebagai perwakilan daerah akan terus berupaya bersama pemerintah memikirkan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tepat dan sesuai untuk mewujudkan masyarakat adil makmur. Tutup Eva Susanti

Pada hari Kamis hingga hari Minggu (25 sampai 28 Agustus 2022) lalu, Senator asal Sumsel Arniza Nilawati, SE.MM., selaku Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, bersama-sama dengan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, dan Ketua serta unsur pimpinan BAP DPD RI lainnya, melakukan kunjungan kerja ke Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Kunjungan kerja ini, sebagaimana yang dipaparkan Arniza, dimaksudkan untuk menindak-lanjuti pengaduan sebagian masyarakat terkait lahan mereka yang termasuk dalam area kawasan proyek strategis nasional pembangunan jaringan kilang gas alam cair Blok Masela. Yang jadi pokok permasalahan bagi masyarakat itu adalah harga lahan yang dipatok oleh SKK Migas dan Investor INPEX dirasakan tidak sesuai dengan harga yang wajar. "BAP DPD RI berupaya mencarikan solusi atas permasalahan ini", kata Arniza Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini tengah menggarap proyek strategis nasional, pembangunan jaringan kilang gas alam cair Blok Masela, di Pulau Mustual, desa Lematang, Kecamatan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Proyek ini digarap oleh SKK Migas mewakili pemerintah pusat, Investor INPEX, dan kepemilikan sahamnya meliputi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten (AN).

Kemarin, Sabtu (6/8/2022) di pagi yang dingin, Senator Arniza Nilawati, SE.MM., dengan kendaraannya telah meluncur membelah jalan yang yang lembab dan lengang. Tidak diperlukan waktu tempuh yang lama untuk tiba di kantor DPD RI Perwakilan Sumsel, di Jakabaring, Kota Palembang. ``` ``` Telah menanti di pelataran Kantor para staff pengajar Fakultas Ekonomi (FE UMP) dan Ibu-ibu dari Organisasi Wanita Pengusaha Muslimat Indonesia (WPMI)Sumsel, serta pula staff dan para pegawai Kantor DPD RI Perwakilan Sumsel. Pagi itu sebagaimana jadwal yang telah diatur, diselenggarakan acara senam bersama sekaligus hal itu sebagai ajang silaturahmi dan beramah tamah. ``` ``` Acara diselenggarakan di kantor DPD RI Perwakilan Sumsel dimaksudkan untuk memasyarakatkan Kantor DPD RI Perwakilan Sumsel sebagai rumah bersama bagi masyarakat Sumsel, sekaligus pula berfungsi sebagai rumah aspirasi, demikian keterangan yang dilontarkan oleh Anggota DPD RI asal Sumsel ini. ``` ``` Selama ini mungkin kebanyakan masyarakat tidak begitu mengenal dan tidak faham terkait keberadaan dan fungsi lembaga DPD RI sebagai lembaga tinggi negara. Dengan acara-acara seperti ini, dengan mengundang berbagai kelompok dan lapisan masyarakat, diharapkan tingkat pengenalan masyarakat Sumsel akan lembaga ini, makin meningkat, pungkas Arniza (AN).

Senator Arniza Nilawati, SE.MM., yang tergabung dalam Komite IV DPD RI, pada Jumat (12/8/2022) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Babel. Kehadiran Arniza dan senator lainnya itu disambut oleh Bupati beserta jajaran Pemkab Belitung Timur lainnya. Juga hadir para anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, serta tamu undangan lainnya. ``` ``` Terkait dengan tema bahasan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belitung Timur yang tergolong rendah (25 persen), linier dengan Index Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) yang rendah pula, Anggota DPD RI asal Sumsel ini menyoroti tentang perlunya suatu strategi khusus pengembangan wisata di Kabupaten Belitung Timur, yang sangat potensial menjadi sumber PAD andalan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan hal itu (AN).

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI. ``` ``` Pada Jumat (19/8/2022) lalu, bertempat di ruang Majapahit, Gedung B, Kantor DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, telah diselenggarakan rapat pimpinan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). ``` ``` Rapat pimpinan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) tersebut mengagendakan pemilihan Pengurus Badan Akuntabilitas Publik (BAP) yang baru, tahun kerja 2022/2023). Dari proses pemilihan pengurus tersebut, telah terpilih secara aklamasi Anggota DPD RI asal Sumsel, Arniza Nilawati, SE.MM., sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, dan juga sebagai Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Wilayah Barat 1. ``` ``` Dikatakan oleh Arniza, bahwa Badan Akuntabilitas Publik (BAP) adalah salah satu alat kelengkapan lembaga DPD RI yang berfungsi untuk merealisasikan tugas dan fungsi pokok DPD RI sebagai lembaga tinggi negara, dalam konteks pengawasan terhadap kinerja organisasi atau lembaga pemerintahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang bersinggungan dengan kepentingan publik (AN).

Kunjungan Kerja BAP DPD RI Ke BPK RI Perwakilan Sumsel Dan Mapolda Sumsel. Kemarin, Kamis (15/9/2022) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumsel, dan juga ke Mapolda Sumsel. Kegiatan itu adalah dalam rangka tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II Tahun 2021 BPK RI yang terindikasi bagi kerugian negara atau daerah. Senator asal Sumsel, Arniza Nilawati, SE.MM., selaku Wakil Ketua III BAP DPD RI beserta ketujuh anggota BAP lainnya melaksanakan rapat konsultasi dengan pihak pimpinan BPK RI Perwakilan Sumsel. Sedangkan beberapa anggota BAP DPD RI lainnya, yang dipimpin oleh Wakil Ketua I BAP DPD RI, Ir. H. Bambang Sutrisno, MM., Melaksanakan rapat dengan pihak pimpinan Mapolda Sumsel. Arniza Nilawati dalam sambutannya mengatakan bahwa, pertemuan itu dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan melihat sejauhmana rekomendasi BPK RI telah ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak dalam suatu proses pemeriksaan pro Justitia. Hal itu penting untuk menjamin bahwa pertanggung-jawaban atas pengelolaan keuangan negara yang merugikan atau dapat merugikan negara, telah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya (AN).

Badan Akuntabilitas Publik DPD RI melakukan rapat dengar pendapat dengan aparat penegak hukum terutama dalam kasus penanganan korupsi yang merugikan keuangan negara. ``` ``` Pada Rapat Dengar Pendapat ini, DPR RI juga ingin mengetahui tindak lanjut temuan dan hasil pemeriksaan BPK yang terindikasi ada kerugian negara di daerah. ``` ``` "Ada beberapa yang kami ketahui kendala yang dihadapi penyidik kasus korupsi dilapangan seperti apa. Tadi sudah disampaikan kendala tentang perhitungan kerugian negara dari BPK agak lambat," ungkapnya. ``` ``` Masukan yang disampaikan aparat penegak hukum akan dibawa ke tingkat pusat agar permasalahan terutama penanganan kasus korupsi didaerah bisa berjalan dengan cepat. ``` ``` "Terkait waktu penanganan untuk menemukan dan mendapatkan hasil kerugian negara itu berasal dari BPK maupun BPKP inilah yang dirasakan cukup lama sehingga kasus kasus yang ditangani otomatis tidak cepat," kata dia. ``` ``` Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan anggota DPD RI ada beberapa isu yang dibawa tim kerja DPD RI masalah korupsi dan hal hal yang lain.

Anggota DPD sekaligus MPR RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Jialyka Maharani mengajak masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut disampaikan oleh Jialyka saat menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Palembang, pada 7 Agustus 2022. ``` ``` Menurut Senator yang kerap disapa Jia tersebut, di era disruptif dan *society 5.0* seperti saat ini, ideologi Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat relevan untuk diterapkan sebagai upaya pencegahan sekaligus solusi dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa salah satunya persoalan-persoalan berupa tantangan global yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. ``` ``` Salah satu permasalahan bangsa saat ini ialah berkembangnya teknologi dan informasi yang tanpa batas, jika tanpa diimbangi dengan filterisasi akan menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, oleh karena itu, saya mengajak kepada Bapak/Ibu yang hadir disini mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila,” Tegas Jialyka ``` ``` Menurut Senator yang pernah dinobatkan sebagai anggota DPD dan MPR RI termuda sepanjang sejarah oleh MURI tersebut bahwa Pancasila merupakan ideologi yang sangat cocok dengan karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dengan Kembali kepada nilai-nilai Pancasila, ia yakin kita semua dapat mencounter permasalahan-permasalahan bangsa. ``` ``` Selain itu, Jialyka juga menegaskan bahwa berbagai permasalahan bangsa seperti perpecahan, disintegrasi, korupsi, kekerasan serta pelanggaran HAM lainnya tidak akan terjadi jika semua pihak menyadari dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya. Dalam sosialisasi empat Pilar tersebut, Jialyka juga membagikan ribuan bibit tanaman untuk ditanam Bersama masyarakat sebagai salah satu upaya dalam menghadapi tantangan global, yakni perubahan iklim yang saat ini sedang menjadi isu dunia.

PALEMBANG – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel), Amaliah Sobli S.KG, M.B.A kembali menjaring aspirasi masyarakat. ``` ``` Dalam sesi turun dapil kali ini dimanfaatkan Lia, sapaan akrab Amaliah Sobli S.KG, M.B.A, untuk melakukan Sosialisasikan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. ``` ``` Senator ,sebutan Anggota DPD RI, berhijab ini melakukan sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara di Kabupaten Ogan Ilir (OI). Tepatnya di Rumah Tahfidz Hamalatul Qur’an, Jl. Sarjana sebrang Perumahan Bunga Mas, Timbangan 32 Indralaya Utara, OI. ``` ``` Meski Covid-19 sudah menurun, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Peserta wajib memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak. Amaliah Sobli menerangkan, penting bagi semua kalangan masyarakat, tidak terkecuali para Tahfidz Quran untuk tidak hanya mengetahui. Namun juga paham terhadap Empat Pilar dalam Berbangsa dan Bernegara. ``` ``` “Kita sengaja melaksanakan sosialiasi kepada bapak, ibu dan adek-adek Tahfidz Quran dengan harapan mereka bisa lebih paham dan mengerti Empat Pilar dalam Berbangsa dan Bernegara,” ungkap lulusan Sarjana Kedokteran Gigi ini kepada sejumlah awak media usai kegiatan. ``` ``` Sama seperti acara sosialisasi Empat Pilar sebelum-sebelumnya, Amaliah Sobli Anggota DPD RI yang duduk di Komite II ini membawakan lebih fun. Di sana juga ada Tanya jawab dan juga quiz berhadiah. So, peserta yang mengikuti sosialisasi tidak bosan dan lebih terhibur. ``` ``` Dalam kesempatan itu isteri H Handri Pratama Putra SE Ketua DPD KNPI Kota Palembang ini mengatakan pentingnya Empat Pilar dalam Berbangsa dan Bernegara bagi warga Indonesia. “Empat Pilar dalam Berbangsa dan Bernegara ada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Empat hal ini wajib dimengerti dan dipahami bagi kita semua warga Negara Indonesia,” turtur senator yang disebut netizen mirip artis Nisa Sabyan ini. ``` ``` Dengan pemahaman empat pilar senator yang tergabung dalam Tim Perumuasan Undang-Undang MPR RI ini berharap kedepan para Tahfidz Quran terhindar dari paham teroris dan juga komunis. ``` ``` Hanya memberi tahu sosialisasi Empat Pilar terus dilakukan oleh Amaliah Sobli, sebelumnya juga sudah melakukannya pada beberapa sekolah, kampus, pemuda karang taruna, para petani, nelayan dan sejumlah komunitas pemuda di Sumsel. ``` ``` Usai melakukan sosialisasi Amaliah Sobli membagikan buku Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara bagi para peserta. (ion/viralsumsel.com)

Sumatera Selatan (Sumsel) punya banyak senator yang memperjuangkan aspirasi masyarakat di Senayan. Seorang di antaranya, Amaliah Sobli SKG MBA. Dia duduk di Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bidang Pertanian, PUPR, BUMN dan lainnya. ``` ``` Dalam Ngobrol Asyik (Ngobras), podcast yang dipandu General Manager (GM) Hj Nurseri Marwah, banyak hal menarik yang diungkap Srikandi asal Palembang ini. Apa saja? Waktu Bu Amaliah mencalonkan diri, kita tahu dari foto-fotonya. Bagaimana ceritanya? Betul. Untuk mencalonkan jadi DPD RI, memang banyak sekali fotonya. Itu salah satu trik, karena politisi itu sama dengan orang jualan. Karena itu penting sedemikian rupa mengemas diri agar menarik. Agar orang percaya dengan kita. Ada macam-macam referensi orang. Ada yang memang suka isinya. Ada yang suka dengan bungkusnya saja. Kita jangan lupa bagaimana caranya agar masyarakat suka. Tapi tentunya tidak lupa dengan visi misi kita. ``` ``` Informasinya, Bu Amaliah menyumbangkan sebagian gaji untuk berbagai kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan? Apa yang mela- tarbelakangi itu? Sebelumnya, saya memang menekankan perhatian pada bidang kesehatan dan pendidikan. Tapi setelah terpilih dan duduk di DPD RI, saya ditugaskan di Komite II, bidang Pertanian, PUPR, BUMN dan lain sebagainya. Namun, saya tak lupa dengan janji politik untuk memperhatikan bidang kesehatan dan pendidikan. Karena itu, ketika saya juga jadi (DPD RI), saya harus mengabulkan janji politik itu. Yaitu menyumbangkan setiap bulan gaji saya. Jadi, untuk visi misi pendidikan dan kesehatan, menggunakan gaji pribadi. ``` ``` Selain itu, saya menggandeng teman-teman yang memiliki visi dan misi sama dengannya. Yang peduli dengan kesehatan dan pendidikan, bisa menyumbang melalui kita. Juga kerja sama dengan komunitas atau yayasan yang bergeraknya untuk kepentingan itu. Di luar gaji, ada uang perjalanan. Tidak bisa dipungkiri, untuk komunikasi butuh pulsa. Untuk jalan juga butuh biaya. Perjalanan ke daerah kita butuh akomodasi, dan itu ada anggaran sendiri. Jadi bukan berarti saya tidak mendapatkan apa-apa dari negara atau negara tidak membiayai saya. Cuma untuk saya sendiri, gaji diberikan untuk bantuan. ``` ``` Selama ini, aspirasi yang masuk lewat Bu Amaliah paling banyak apa saja? Salah satu yang paling banyak saya temui adalah kelompok petani. Karena berkelompok, biasanya satu suara dan terorganisir. Aspirasi dan keinginan mereka kita tampung. Lalu disampaikan langsung kepada pemerintah. Seperti kemarin, kita membahas masalah pembakaran lahan. Bagaimana pembakaran lahan yang aman. Dia menilai, di pusat saling lempar antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pertanian. Kementerian Lingkungan Hidup melarang untuk membakar. Sedangkan Kementerian Pertanian yang seharusnya bantu alat untuk membuka lahan, tidak mau menyediakan. Sedangkan teknik pembakaran lahan itu bagus untuk kesuburan tanah. ``` ``` Ini kita sampaikan, harus koordinasi. Jangan sampai saling lempar, yang satu melarang dan yang satu tidak mau tanggung jawab. Yah, akhirnya dibiarkan saja. Padahal, Sumsel termasuk salah satu yang langganan kebakaran hutan dan lahan. Di satu sisi itu berdampak negatif, di sisi lain pola buka lahan dengan cara bakar lahan merupakan budaya yang ada pada masyarakat. Lalu apa solusinya? Sejauh ini jawaban yang dikeluarkan politis. Nanti kita tampung dulu, selanjutnya akan dibawa dalam rapat. Tapi kita akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Terus mengajukan proposal bagaimana caranya agar kelompok tani bisa mendapatkan bantuan alat untuk membuka lahan. Sebab, aturan yang ada tidak boleh membuka lahan lebih dari 2 hektare dengan cara membakar. Tapi kalau kurang dari 2 hektare, boleh. ``` ``` Terkait BPJS dan pelayanan kesehatan, menurut Bu Amaliah seperti apa? Kita pernah bertemu dengan masyarakat. Ada permasalahan dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Permasalahannya sama, di Sumsel juga seperti itu. Masyarakat datang dan BPJS bilang macet. Mau tidak mau keuangan jadi terhambat dan tidak berputar. Dan itu jadi ke mana-mana. Mungkin di Sumsel seperti itu. Tapi ini masalah seIndonesia, bukan hanya di Sumsel saja. Kita cari solusinya. ``` ``` Bagaimana dengan pengangkatan guru honorer? Terus terang saya memag tidak komunikasi langsung soal ini. Cuma sesama anggota DPD RI, pasti berkomunikasi kalau ada permasalahan di Sumsel. Kita akan dikasih tahu bagaimana kelanjutannya. Untuk ini, DPD dari Sumsel, Bu Eva yang membidangi itu. Kalau pun ada guru ho- norer yang mengeluh, saya sampaikan kepada beliau. Saya pernah menyampaikan ke media, memang tenaga honorer yang belum diangkat baiknya untuk dapat diangkat. Tapi kelanjutannya seperti apa, belum tahu juga. Karena kita juga masih menunggu jawaban menterinya. Yang pasti, ini sudah pernah kita sampaikan. ``` ``` Terkait Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, support DPD RI seperti apa? Kita pernah turun dan itu kewenangan dari Kementerian Pertanian. Dan Kementerian Pertanian memang memberikan bantuan cukup banyak. Bahkan DPD RI juga memberikan bantuan untuk pertanian di Sumsel. Mengapa? Karena kita penghasil beras cukup besar dan cukup untuk kita sendiri. Sekarang kita memikirkan bagaimana caranya bisa dibagibagi ke wilayah lain atau bahkan untuk ekspor. Harapan saya tetap berlanjut. Kemarin kita juga sempat berjanji katanya ada program Selasih. Dimana padi-padi bisa ditanam di rawa. Bagaimana caranya rawa tersebut tidak menjadi lahan mati. Yang pasti kita juga butuh laporan dari masyarakat. Karena mata kita cuma dua dan mata masyarakat banyak. Ayo sama-sama, kasih tahu. Apakah program pemerintah yang sudah jalan dan belum jalan. Seperti mendapatkan pupuk, katanya sudah gampang. Apalagi kita sudah teradministrasi secara digital. Tapi nyatanya, di lapangan masyarakat justru bilang tidak usah pakai pupuk subsidi. Yang penting pupuk tidak langka. Artinya ada komunikasi yang mis antara pusat dan masyarakat. ``` ``` Itu semua sudah saya sampaikan, termasuk kebutuhan bibit. Saya ingin masyarakat semuanya bisa mengomunikasikan dengan kita. Terus terang masyarakat Sumsel termasuk hebat. Dimana mereka berharap pupuk tetap tersedia, meskipun tidak ada pupuk subsidi. ``` ``` Bagaimana dengan pengembangan pertanian organik? Saya melihat sejauh ini di Sumsel belum ada program dari kementerian tentang itu. Mereka masih pada urusan pokok seperti masalah pupuk, harga karet dan menekankan anggaran besar untuk mengajak milenial bertani. Banyak mengadakan pelatihan dan seminar pertanian untuk kaum milenial. ``` ``` Mengenai Senam Tera, bsa Bu Amaliah jelaskan ? Sebenarnya saya sendiri baru tahu Senam Tera itu apa. Saya kebetulan ditunjuk oleh Ketua Umum Senam Tera, Pak Nono Sampono, Wakil Ketua I DPD RI. Dia memercayakan saya memimpin Senam Tera di Sumsel. Kebetulan waktu itu akan berlangsung Fornas di Palembang. Saya langsung bentuk kepengurusannya, agar Senam Tera masuk di Fornas, dan Sumsel menjadi tuan rumah. ``` ``` Karena ini amanat ketua, saya ambil dan saya pelajari. Jadi, Senam Tera itu sejarahnya dibentuk zaman Presiden Soeharto. Waktu itu banyak senam Taiji, di sekitaran istana. Beliau ingin senam Taiji ini diadaptasikan dengan nasionalisme. Jadilah senam Tera. Ini adalah senam terapi dengan gerakan Taiji yang sangat pelan. Menggunakan pernapasan dengan lagu yang nuansanya kebangsaan. Sekarang senam ini sudah dipakai dalam Lemhanas. Biasanya yang mau bergabung adalah alumni Lemhanas. Senam ini kita bawa ke Sumsel, untuk mengajak orang- orang yang sepuh. Tapi ini juga sangat bagus untuk orang-orang yang belum bergerak banyak seperti yang obesitas, kardio yang memerlukan gerakan santai. ``` ``` Terakhir, sepeti apa dukungan suami dan keluarga? Saya bersyukur sekali memiliki orang tua yang mendukung saya ketika keluar dari Kedokteran Gigi. Orang tua saya percaya, apa pun keputusan saya, mereka mendu- kung. Begitu juga suami, dia sangat support sekali. Baik pekerjaan, membantu kampanye, networking maupun biaya. Setelah jadi (DPD RI) pun tetap mensupport keluarga. Seperti mendidik anak. Saat ini anak kami masih kecil, baru 5 tahun. Terakhir saya juga bangga karena DPD RI dari Sumsel semuanya perempuan. Bahkan, Ketua DPRD Sumsel perempuan.