Badan Akuntabilitas Publik DPD RI melakukan rapat dengar pendapat dengan aparat penegak hukum

Badan Akuntabilitas Publik DPD RI melakukan rapat dengar pendapat dengan aparat penegak hukum terutama dalam kasus penanganan korupsi yang merugikan keuangan negara.

Pada Rapat Dengar Pendapat ini, DPR RI juga ingin mengetahui tindak lanjut temuan dan hasil pemeriksaan BPK yang terindikasi ada kerugian negara di daerah.

"Ada beberapa yang kami ketahui kendala yang dihadapi penyidik kasus korupsi dilapangan seperti apa. Tadi sudah disampaikan kendala tentang perhitungan kerugian negara dari BPK agak lambat," ungkapnya.

Masukan yang disampaikan aparat penegak hukum akan dibawa ke tingkat pusat agar permasalahan terutama penanganan kasus korupsi didaerah bisa berjalan dengan cepat.

"Terkait waktu penanganan untuk menemukan dan mendapatkan hasil kerugian negara itu berasal dari BPK maupun BPKP inilah yang dirasakan cukup lama sehingga kasus kasus yang ditangani otomatis tidak cepat," kata dia.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan anggota DPD RI ada beberapa isu yang dibawa tim kerja DPD RI masalah korupsi dan hal hal yang lain.