Problematika Pembebasan Lahan Untuk Proyek Blok Masela

Pada hari Kamis hingga hari Minggu (25 sampai 28 Agustus 2022) lalu, Senator asal Sumsel Arniza Nilawati, SE.MM., selaku Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, bersama-sama dengan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, dan Ketua serta unsur pimpinan BAP DPD RI lainnya, melakukan kunjungan kerja ke Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Kunjungan kerja ini, sebagaimana yang dipaparkan Arniza, dimaksudkan untuk menindak-lanjuti pengaduan sebagian masyarakat terkait lahan mereka yang termasuk dalam area kawasan proyek strategis nasional pembangunan jaringan kilang gas alam cair Blok Masela. Yang jadi pokok permasalahan bagi masyarakat itu adalah harga lahan yang dipatok oleh SKK Migas dan Investor INPEX dirasakan tidak sesuai dengan harga yang wajar. "BAP DPD RI berupaya mencarikan solusi atas permasalahan ini", kata Arniza

Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini tengah menggarap proyek strategis nasional, pembangunan jaringan kilang gas alam cair Blok Masela, di Pulau Mustual, desa Lematang, Kecamatan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Proyek ini digarap oleh SKK Migas mewakili pemerintah pusat, Investor INPEX, dan kepemilikan sahamnya meliputi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten (AN).